Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa pengungkapan tepat waktu dan akurat dilakukan atas seluruh urusan material perusahaan, termasuk kondisi keuangan, kinerja, keberlanjutan, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan.
Di sebagian besar yurisdiksi, banyak informasi, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, dikumpulkan mengenai perusahaan tercatat dan perusahaan besar yang tidak tercatat, dan akibatnya disebarluaskan ke berbagai kalangan pengguna. Pengungkapan publik biasanya diwajibkan, minimal setiap tahun, meskipun beberapa yurisdiksi mensyaratkan pengungkapan berkala setiap semester atau triwulanan, atau pengungkapan ad hoc dalam hal transaksi pihak berelasi yang material dan perkembangan material lainnya yang memengaruhi perusahaan. Perusahaan sering melakukan pengungkapan sukarela yang melebihi ketentuan minimum sebagai respons atas permintaan pasar.
Prinsip ini mendukung pengungkapan tepat waktu atas semua perkembangan material yang muncul di antara laporan rutin. Prinsip ini juga mendukung pelaporan simultan atas informasi material atau informasi yang dipersyaratkan kepada seluruh pemegang saham untuk memastikan perlakuan yang setara, sebuah prinsip dasar yang harus dijunjung oleh perusahaan.
Persyaratan pengungkapan tidak boleh menimbulkan beban administratif atau biaya yang tidak masuk akal bagi perusahaan. Perusahaan juga tidak diharapkan mengungkapkan informasi yang dapat membahayakan posisi kompetitif perusahaan kecuali pengungkapan tersebut diperlukan untuk memberikan informasi yang lengkap dalam pengambilan keputusan investor dan untuk menghindari menyesatkan bagi investor. Untuk menentukan informasi minimal yang harus diungkapkan, banyak yurisdiksi menerapkan konsep materialitas. Informasi material dapat didefinisikan sebagai informasi yang, jika dihilangkan atau salah disajikan, dapat memengaruhi penilaian investor terhadap nilai perusahaan. Hal ini biasanya mencakup nilai, waktu, dan kepastian arus kas perusahaan di masa datang. Informasi material juga dapat didefinisikan sebagai informasi yang dianggap penting oleh investor dalam membuat keputusan investasi atau voting.
Rezim keterbukaan yang kuat yang mendorong transparansi yang sesungguhnya merupakan fitur penting dalam pemantauan perusahaan berbasis pasar dan merupakan hal utama bagi kemampuan pemegang saham dalam menggunakan hak mereka yang berbasis pada informasi. Pengalaman menunjukkan bahwa pengungkapan juga dapat menjadi alat ampuh untuk memengaruhi perilaku perusahaan dan untuk melindungi investor. Rezim keterbukaan yang kuat dapat membantu menarik modal dan menjaga kepercayaan di pasar modal. Sebaliknya, keterbukaan yang lemah dan praktik yang tidak transparan dapat berkontribusi terhadap perilaku tidak etis dan hilangnya integritas pasar yang menimbulkan dampak besar, tidak hanya bagi perusahaan dan pemegang sahamnya, tetapi juga bagi perekonomian secara keseluruhan. Pemegang saham dan calon investor memerlukan akses terhadap informasi yang teratur, tepat waktu, andal, dan dapat dibandingkan dengan rincian yang cukup bagi mereka untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dan membuat keputusan yang tepat mengenai valuasi, kepemilikan, dan voting saham. Informasi yang tidak memadai atau tidak jelas dapat menghambat fungsi pasar, meningkatkan biaya modal, dan mengakibatkan buruknya alokasi sumber daya.
Selain harus fokus pada hal-hal yang material bagi keputusan investor dan mungkin mencakup penilaian terhadap nilai perusahaan, keterbukaan perusahaan juga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai struktur dan kegiatan perusahaan, kebijakan dan kinerja perusahaan sehubungan dengan masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola.
IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material mengenai:
IV.A.1. Hasil operasional dan keuangan perusahaan.
Laporan keuangan auditan yang menunjukkan kinerja keuangan dan kondisi keuangan perusahaan (biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan) merupakan sumber informasi terkait perusahaan yang paling banyak digunakan. Laporan keuangan auditan memungkinkan pemantauan yang tepat dan juga membantu dalam valuasi efek. Pembahasan dan analisis manajemen terkait operasi biasanya disertakan dalam laporan tahunan. Pembahasan ini paling berguna bila dibaca bersamaan dengan laporan keuangan yang dilampirkan. Investor terutama tertarik pada informasi yang dapat menjelaskan kinerja perusahaan di masa depan.
Dapat dikatakan, kegagalan tata kelola sering dikaitkan dengan kegagalan untuk mengungkapkan "gambaran keseluruhan". Dengan demikian, merupakan hal penting bahwa transaksi yang berkaitan dengan seluruh grup perusahaan harus diungkapkan sesuai dengan standar kualitas tinggi yang diakui secara internasional dan mencakup informasi tentang kewajiban kontinjensi dan transaksi di luar neraca, serta entitas bertujuan khusus.
IV.A.2. Tujuan perusahaan dan informasi terkait keberlanjutan.
Selain tujuan komersialnya, perusahaan harus mengungkapkan kebijakan dan metrik kinerja yang material terkait masalah lingkungan dan sosial, sebagaimana diuraikan dalam pengungkapan keberlanjutan di Bab VI.
IV.A.3. Struktur modal, struktur grup, dan pengaturan pengendaliannya.
Beberapa struktur modal seperti struktur piramida, kepemilikan silang, dan saham dengan hak voting terbatas atau ganda memungkinkan pemegang saham menjalankan kendali atas perusahaan yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka pada perusahaan tersebut.
Grup perusahaan seringkali berupa struktur yang kompleks yang melibatkan beberapa lapisan anak perusahaan, termasuk di berbagai sektor dan yurisdiksi. Struktur tersebut dapat membatasi kemampuan pemegang saham non-pengendali dari perusahaan induk dan anak perusahaan dalam memengaruhi kebijakan perusahaan dan memahami risiko yang ada, dan memungkinkan pemegang saham pengendali mengambil keuntungan pribadi yang bersumber dari grup perusahaan.
Selain hubungan kepemilikan, perangkat lain dapat memengaruhi kendali atas perusahaan. Perjanjian pemegang saham merupakan sarana umum bagi kelompok pemegang saham, yang secara individual dapat memiliki saham yang relatif kecil dari total ekuitas, untuk bertindak bersama-sama sehingga menjadi mayoritas dengan pengaruh besar, atau setidaknya menjadi satu blok pemegang saham terbesar. Perjanjian pemegang saham biasanya memberikan hak preferen kepada mereka yang berpartisipasi dalam perjanjian untuk membeli saham jika pihak lain dalam perjanjian ingin menjualnya. Perjanjian-perjanjian semacam ini juga dapat memuat ketentuan yang mengharuskan pihak-pihak yang menerima perjanjian tersebut untuk tidak menjual sahamnya dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian pemegang saham dapat mencakup isu-isu seperti proses pemilihan dewan atau ketua. Perjanjian tersebut juga dapat mewajibkan mereka yang terlibat untuk memberikan voting secara blok. Beberapa yurisdiksi merasa perlu untuk memantau secara ketat perjanjian-perjanjian tersebut dan membatasi durasinya.
Batas voting membatasi jumlah voting yang dapat diberikan oleh satu pemegang saham, terlepas dari jumlah saham yang sebenarnya dimiliki oleh pemegang saham tersebut. Oleh karena itu, pembatasan voting mendistribusi ulang pengendalian dan dapat memberikan insentif bagi pemegang saham untuk berpartisipasi dalam rapat pemegang saham.
Mengingat potensi mekanisme tersebut dalam mendistribusi ulang pengaruh pemegang saham atas kebijakan perusahaan, dan juga relevansinya bagi penegakan peraturan pengambilalihan, maka pengungkapan struktur permodalan, struktur grup, dan pengaturan pengendaliannya harus diwajibkan. Pengungkapan tentang skema tersebut juga memungkinkan pemegang saham, kreditur, dan calon investor untuk membuat keputusan yang berdasar.
IV.A.4. Kepemilikan saham utama, termasuk pemilik manfaat, dan hak voting.
Salah satu hak dasar investor adalah mendapat informasi tentang struktur kepemilikan perusahaan dan hak-hak mereka dibandingkan dengan hak pemilik lainnya. Hak atas informasi tersebut juga harus mencakup informasi tentang struktur grup perusahaan dan hubungan intragrup. Pengungkapan tersebut harus membuat tujuan, sifat dan struktur grup menjadi transparan. Pengungkapan data kepemilikan harus tersedia ketika ambang batas kepemilikan tertentu terlampaui. Di pasar ekuitas yang ditandai dengan struktur kepemilikan yang tersebar, di mana kepemilikan saham kecil dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap suatu perusahaan, ambang batas ini dapat ditetapkan lebih rendah. Pengungkapan tersebut dapat mencakup data pemegang saham utama dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi atau mengendalikan perusahaan secara signifikan melalui, misalnya, hak voting khusus, perjanjian pemegang saham, kepemilikan pengendalian atau sejumlah besar saham, penggunaan struktur perusahaan induk yang melibatkan pelapisan perusahaan, atau hubungan lintas kepemilikan saham yang signifikan dan jaminan silang. Adalah praktik yang dipersyaratkan atau praktik yang dianggap baik di beberapa yurisdiksi untuk mengungkapkan kepemilikan saham direktur, termasuk non-eksekutif, dan merupakan praktik yang baik bahwa pengungkapan tersebut dilakukan secara terus-menerus.
Khusus untuk tujuan penegakan hukum dan untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, transaksi pihak berelasi, perdagangan orang dalam, dan manipulasi pasar, informasi tentang catatan kepemilikan perlu dilengkapi dengan informasi terkini tentang kepemilikan manfaat. Semakin banyak yurisdiksi menggunakan pencatatan nasional terpusat, sementara yang lain mungkin memerlukan pencatatan di tingkat perusahaan untuk memfasilitasi akses informasi terkini dan akurat tentang kepemilikan manfaat. Apabila pencatatan tersebut tidak tersedia, informasi tentang pemilik manfaat harus dapat diperoleh setidaknya oleh lembaga pengatur dan penegak hukum dan/atau melalui proses peradilan. Selain itu, panduan yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force dan IMF yang menganjurkan pendekatan multi-dimensi untuk memastikan ketersediaan informasi mengenai pemilik manfaat dapat berguna dalam hal ini.
IV.A.5. Informasi mengenai komposisi dewan dan anggotanya, termasuk kualifikasi, proses seleksi, jabatan kepemimpinan di perusahaan lain, dan apakah mereka dianggap independen oleh dewan.
Investor memerlukan informasi tentang masing-masing anggota dewan dan manajemen kunci untuk mengevaluasi pengalaman dan kualifikasi mereka serta menilai potensi konflik kepentingan yang mungkin memengaruhi penilaian mereka. Informasi ini juga penting untuk memungkinkan investor menilai pengalaman dan kualifikasi dewan secara kolektif. Bagi anggota dewan, informasi terstandar harus mencakup kualifikasi, kepemilikan saham di perusahaan, keanggotaan dewan dan komite dewan lainnya, posisi eksekutif lainnya, dan apakah mereka dianggap oleh dewan sebagai anggota independen. Informasi ini juga dapat merujuk pada kepatuhan direktur terhadap kriteria independensi yang berlaku. Adalah hal yang penting untuk mengungkapkan keanggotaan pada dewan lainnya, bukan hanya karena hal ini merupakan indikasi pengalaman dan kemungkinan tekanan waktu yang dihadapi seorang anggota dewan, tetapi juga karena hal ini dapat mengungkapkan potensi konflik kepentingan dan menjelaskan sejauh mana terdapat dewan-dewan yang saling terkait.
Beberapa yurisdiksi telah memutuskan bahwa perusahaan harus mengungkapkan proses seleksi dan apakah proses seleksi tersebut terbuka bagi calon. Informasi tersebut harus diberikan sebelum pengambilan keputusan rapat umum pemegang saham atau secara berkesinambungan jika situasi telah berubah secara material.
Banyak yurisdiksi mensyaratkan atau merekomendasikan pengungkapan komposisi anggota dewan, termasuk mengenai keberagaman gender. Pengungkapan tersebut juga dapat mencakup kriteria lain seperti usia dan karakteristik demografi lainnya, selain pengalaman dan keahlian profesional. Beberapa yurisdiksi yang telah menetapkan persyaratan atau rekomendasi tersebut dalam suatu pedoman juga meminta pengungkapan dengan prinsip “patuhi atau jelaskan”. Dalam beberapa kasus, hal ini mencakup pengungkapan komposisi dewan manajemen dalam sistem dewan dua tingkat, dan posisi eksekutif atau manajemen senior lainnya.
IV.A.6. Remunerasi anggota dewan dan manajemen kunci.
Informasi mengenai remunerasi dewan dan eksekutif juga menjadi perhatian pemegang saham, termasuk hubungan antara remunerasi dan kinerja jangka panjang, keberlanjutan, dan ketahanan perusahaan. Perusahaan pada umumnya diharapkan untuk mengungkapkan informasi secara tepat waktu termasuk perubahan material mengenai kebijakan remunerasi yang diterapkan kepada anggota dewan dan manajemen kunci, serta tingkat atau jumlah remunerasi berdasarkan standar dan dasar yang dapat dibandingkan, sehingga investor dapat menilai biaya dan manfaat dari rencana remunerasi dan kontribusi skema insentif, seperti skema opsi saham, terhadap kinerja perusahaan. Pengungkapan secara individual (termasuk ketentuan pemutusan hubungan kerja dan pensiun) dianggap sebagai praktik yang baik dan kini diwajibkan atau direkomendasikan di sebagian besar yurisdiksi. Beberapa yurisdiksi mengharuskan pengungkapan remunerasi sejumlah eksekutif dengan bayaran tertinggi, sementara di yurisdiksi lain hal ini dibatasi di posisi tertentu. Adanya asuransi tanggung gugat (liability insurance) direktur dan pejabat perusahaan juga dapat mengubah insentif manajerial, sehingga memerlukan pengungkapan kebijakan asuransi tanggung gugat (liability insurance). Penggunaan indikator keberlanjutan dalam remunerasi juga dapat menjadi dasar pengungkapan yang memungkinkan investor menilai apakah indikator memiliki kaitan dengan risiko dan peluang keberlanjutan yang material dan memberikan insentif untuk pandangan jangka panjang.
IV.A.7. Transaksi pihak berelasi.
Untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan memperhatikan kepentingan semua investornya, penting untuk mengungkapkan secara lengkap semua transaksi pihak berelasi yang material dan syarat-syarat transaksi tersebut kepada pasar secara individual. Di banyak yurisdiksi, hal ini memang sudah menjadi persyaratan hukum. Jika yurisdiksi tidak menentukan materialitas, perusahaan juga harus diwajibkan untuk mengungkapkan kebijakan/kriteria yang diterapkan untuk menentukan transaksi pihak berelasi yang material. Pihak berelasi setidaknya harus mencakup entitas yang mengendalikan atau berada di bawah pengendalian yang sama dengan perusahaan, pemegang saham signifikan termasuk anggota keluarganya, dan personel manajemen kunci. Meskipun definisi pihak berelasi dalam standar akuntansi yang diterima secara internasional memberikan referensi yang berguna, kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa semua pihak berelasi teridentifikasi dengan tepat dan kalau ada kepentingan tertentu dari pihak berelasi, maka transaksi material dengan anak perusahaan yang dikonsolidasi juga diungkapkan. Struktur grup perusahaan yang rumit dapat meningkatkan ketidakjelasan yang melekat pada transaksi pihak berelasi dan kemungkinan menghindari persyaratan pengungkapan. Pertimbangan khusus harus dilakukan untuk mengetahui apakah kerangka tata kelola perusahaan mengidentifikasi dengan tepat semua pihak berelasi di yurisdiksi dengan struktur grup yang kompleks, yang melibatkan perusahaan tercatat.
Transaksi yang melibatkan pemegang saham utama (atau keluarga dekat, relasinya, dll.), baik secara langsung maupun tidak langsung, berpotensi menjadi jenis transaksi pihak berelasi yang paling sulit dipantau guna memastikan perlakuan yang sama bagi seluruh pemegang saham. Di beberapa yurisdiksi, pemegang saham yang melebihi batas lima persen kepemilikan saham diwajibkan melaporkan transaksi. Persyaratan pengungkapan mencakup sifat hubungan di mana terdapat pengendalian, dan jenis, nilai, dan jumlah transaksi dengan pihak pihak berelasi, yang dikelompokkan sebagaimana mestinya. Mengingat ketidakjelasan yang melekat pada banyak transaksi, maka penerima manfaat dapat diwajibkan untuk memberikan informasi kepada dewan mengenai transaksi tersebut, yang pada akhirnya harus mengungkapkannya kepada pasar. Hal ini tidak membebaskan perusahaan dari kewajiban melakukan pemantauan sendiri, yang merupakan tugas penting bagi dewan.
Untuk membuat pengungkapan lebih informatif, banyak yurisdiksi membedakan transaksi pihak berelasi berdasarkan materialitas, syarat, dan ketentuannya. Pengungkapan transaksi material secara terus-menerus diperlukan, dengan kemungkinan pengecualian untuk transaksi berulang berdasarkan “persyaratan pasar”, yang hanya dapat diungkapkan dalam laporan berkala. Agar efektif, ambang pengungkapan mungkin perlu didasarkan terutama pada kriteria kuantitatif, tetapi pemecahan jumlah transaksi dengan pihak pihak berelasi yang sama untuk menghindari pengungkapan tidak diperbolehkan.
IV.A.8. Faktor risiko yang dapat diperkirakan.
Pengguna informasi keuangan dan pelaku pasar memerlukan informasi terkait risiko material yang dapat diperkirakan secara wajar yang dapat mencakup: risiko yang spesifik untuk industri atau wilayah geografis tempat perusahaan beroperasi; ketergantungan pada komoditas dan rantai pasokan; risiko pasar keuangan termasuk tingkat bunga atau risiko mata uang; risiko yang terkait dengan derivatif dan transaksi di luar neraca; risiko perilaku bisnis; risiko keamanan digital; risiko kepatuhan; dan risiko keberlanjutan, terutama risiko terkait iklim.
Prinsip ini memberikan gambaran pengungkapan informasi yang cukup dan komprehensif untuk sepenuhnya memberitahu investor dan pengguna lain tentang risiko material perusahaan yang dapat diperkirakan secara wajar. Pengungkapan risiko paling efektif bila disesuaikan dengan perusahaan dan industri yang bersangkutan. Pengungkapan tentang sistem pemantauan dan pengelolaan risiko semakin dianggap sebagai praktik baik, termasuk sifat dan efektivitas proses uji tuntas terkait.
IV.A.9. Struktur dan kebijakan tata kelola, termasuk sejauh mana kepatuhan terhadap pedoman atau kebijakan tata kelola perusahaan nasional dan proses penerapannya.
Perusahaan harus melaporkan praktik tata kelola perusahaan mereka dan pengungkapan tersebut harus diamanatkan sebagai bagian dari pelaporan rutin. Perusahaan harus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang ditetapkan, atau didukung, oleh otoritas pengatur atau pencatatan dengan pelaporan wajib atas dasar “patuhi atau jelaskan” atau dasar lain yang serupa. Di sebagian besar yurisdiksi, laporan nasional yang meninjau kepatuhan terhadap pedoman tata kelola perusahaan oleh perusahaan tercatat diterbitkan sebagai praktik yang baik untuk mendukung pengungkapan dan penerapan secara efektif atas pedoman “patuhi atau jelaskan”.
Pengungkapan struktur tata kelola dan kebijakan perusahaan, termasuk dalam kaitan dengan perusahaan induk yang tidak beroperasi, anak perusahaan yang signifikan, merupakan hal penting untuk penilaian tata kelola perusahaan dan harus mencakup pembagian wewenang di antara pemegang saham, manajemen, dan anggota dewan. Perusahaan harus dengan jelas mengungkapkan berbagai peran dan tanggung jawab CEO dan/atau ketua dan, jika terdapat satu orang menjalankan kedua peran tersebut, perlu diungkapkan alasan atas pengaturan rangkap jabatan tersebut. Ini juga merupakan praktik yang baik untuk mengungkapkan anggaran dasar, piagam dewan dan, jika ada, struktur komite dan piagam.
Untuk tujuan transparansi, prosedur rapat pemegang saham harus memastikan bahwa setiap voting dihitung dan dicatat dengan benar dan memastikan dilakukannya pengumuman hasil yang tepat waktu.
IV.A.10. Kontrak utang, termasuk risiko ketidakpatuhan terhadap kovenan.
Dalam keadaan normal, pemegang saham dan direktur mengendalikan keputusan besar yang diambil oleh perusahaan. Namun, ketentuan tertentu dalam kontrak obligasi perusahaan dan utang lainnya dapat secara signifikan membatasi diskresi manajemen dan pemegang saham―seperti kovenan yang membatasi pembayaran dividen―memerlukan persetujuan kreditor untuk divestasi aset-aset utama, atau memberikan sanksi kepada debitur jika leverage keuangan melebihi ambang batas yang telah ditentukan. Selain itu, dalam hal terdapat tekanan keuangan sebelum terjadi kepailitan, perusahaan dapat memilih untuk menegosiasikan pengabaian kepatuhan terhadap suatu kovenan, ketika kreditor yang ada memerlukan perubahan kegiatan usaha. Sebagai konsekuensinya, pengungkapan informasi material mengenai kontrak utang secara tepat waktu, termasuk dampak risiko material yang terkait dengan pelanggaran kovenan dan kemungkinan kejadiannya, sesuai dengan standar yang berlaku, merupakan hal yang penting bagi investor untuk memahami risiko bisnis perusahaan.
IV.B. Informasi harus disiapkan dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi dan pengungkapan yang diakui secara internasional.
Penerapan standar akuntansi dan pengungkapan yang berkualitas tinggi diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan investor untuk memantau perusahaan dengan memberikan peningkatan relevansi, keandalan dan komparabilitas pelaporan, serta peningkatan wawasan tentang kinerja dan risiko perusahaan. Sebagian besar yurisdiksi mengamanatkan penggunaan standar yang diakui secara internasional untuk pelaporan keuangan, yang dapat berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan komparabilitas laporan keuangan dan pelaporan keuangan lainnya antar yurisdiksi. Standar tersebut harus dikembangkan melalui proses terbuka, independen, dan bersifat publik yang melibatkan sektor swasta dan pihak lain yang berkepentingan seperti investor, asosiasi profesional, dan pakar independen. Standar domestik yang berkualitas tinggi dapat dihasilkan dengan memastikan konsistensi standar tersebut dengan salah satu standar akuntansi yang diakui secara internasional.
IV.C. Audit eksternal tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten, dan berkualitas sesuai dengan standar audit, etika, dan independensi yang diakui secara internasional untuk memberikan asurans yang memadai kepada dewan dan pemegang saham mengenai apakah laporan keuangan telah disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
Auditor eksternal memberikan opini apakah laporan keuangan tersaji secara wajar, mencakup informasi yang material, posisi keuangan, dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan auditor eksternal juga harus mencakup pengakuan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan. Di beberapa yurisdiksi, auditor eksternal juga diharuskan melaporkan tata kelola perusahaan atau pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan.
Independensi dan perilaku etis auditor eksternal dan akuntabilitasnya kepada pemegang saham harus dipersyaratkan dan auditor eksternal harus melakukan audit untuk kepentingan publik. Selain itu, Prinsip IOSCO tentang Independensi Auditor dan Peran Tata Kelola Perusahaan dalam Memantau Independensi Auditor menyatakan bahwa “standar independensi auditor harus menetapkan kerangka prinsip, yang didukung oleh kombinasi larangan, pembatasan, kebijakan dan prosedur lain serta pengungkapan, yang menyasar setidaknya ancaman terhadap independensi sebagai berikut: kepentingan pribadi, reviu mandiri, advokasi, keakraban, dan intimidasi". Pemantauan ancaman terhadap independensi harus menjadi tanggung jawab baik auditor eksternal dan perusahaan yang diaudit, termasuk komite auditnya atau badan yang setara.
Komite audit atau badan yang setara harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan audit internal dan juga harus bertugas mengawasi keseluruhan hubungan dengan auditor eksternal termasuk penunjukan, pengangkatan kembali dan kompensasi auditor eksternal, serta menyetujui dan memantau sifat layanan non-audit yang diberikan auditor kepada perusahaan tersebut. Pemberian layanan non-audit oleh auditor eksternal kepada suatu perusahaan dapat mengganggu independensi mereka dan mungkin mengharuskan mereka mengaudit pekerjaan mereka sendiri atau jika tidak, menimbulkan ancaman lain terkait dengan independensi. Untuk menghadapi potensi ancaman tersebut, beberapa yurisdiksi mensyaratkan pengungkapan pembayaran kepada auditor eksternal untuk layanan non-audit. Contoh ketentuan lain yang dirancang untuk meningkatkan independensi auditor eksternal yaitu larangan atau pembatasan ketat terhadap sifat pekerjaan non-audit yang dapat dilakukan oleh auditor untuk klien auditnya; komunikasi berkala kepada komite audit yang membahas sifat, waktu dan biaya pekerjaan non-audit (termasuk persetujuan pekerjaan tersebut) serta hubungan yang dapat mengancam independensi auditor; rotasi wajib auditor (baik rekan atau dalam beberapa kasus Kantor Akuntan Publik); masa jabatan tetap bagi auditor; audit bersama; larangan sementara mempekerjakan mantan auditor oleh perusahaan yang diperiksa; dan melarang auditor atau tanggungan mereka untuk mempunyai kepentingan finansial atau peran manajemen di perusahaan yang mereka audit. Beberapa yurisdiksi mengambil pendekatan peraturan yang lebih lugas dan membatasi persentase pendapatan non-audit yang dapat diterima auditor dari klien tertentu atau membatasi persentase total pendapatan auditor yang dapat diperoleh dari satu klien.
Lebih lanjut, sistem pengawasan audit dan regulasi audit memainkan peran penting dalam meningkatkan independensi auditor dan kualitas audit. Konsistensi dengan Core Principles of the International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), penunjukan regulator audit, independen dari profesinya, yang minimal melakukan inspeksi berulang terhadap auditor yang melakukan audit atas entitas kepentingan publik, berkontribusi untuk memastikan audit berkualitas tinggi yang melayani kepentingan publik. Selain itu, regulator harus mempunyai perangkat peraturan yang komprehensif dan efektif, termasuk tindakan/sanksi disipliner, wewenang investigasi independen terhadap auditor di bawah yurisdiksi mereka, dan wewenang untuk mengomunikasikan tindakan/sanksi disipliner kepada publik untuk mengatasi pelanggaran tugas profesional atau statutori yang dilakukan auditor eksternal dengan cara yang proporsional.
Terakhir, permasalahan yang muncul di beberapa yurisdiksi berkaitan dengan kebutuhan mendesak untuk memastikan kompetensi profesi audit. Proses pendaftaran bagi individu untuk mengonfirmasi kualifikasi mereka dianggap sebagai praktik yang baik atau diharuskan di beberapa yurisdiksi. Namun, hal ini perlu didukung dengan pelatihan berkesinambungan dan pemantauan pengalaman kerja untuk memastikan tingkat kompetensi dan skeptisisme profesional yang sesuai.
IV.D. Auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan berkewajiban kepada perusahaan untuk menerapkan kehati-hatian profesional dalam melaksanakan audit untuk kepentingan publik.
Praktik bahwa auditor eksternal direkomendasikan oleh komite audit yang independen dari dewan atau badan setara dan dipilih, ditunjuk atau disetujui baik oleh komite/badan tersebut atau oleh rapat pemegang saham secara langsung dapat dianggap sebagai praktik yang baik karena hal ini menjelaskan bahwa auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham. Hal ini juga menggarisbawahi bahwa auditor eksternal bertanggung jawab secara profesional kepada perusahaan daripada kepada individu atau sekelompok manajer perusahaan yang mereka ajak berinteraksi dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Namun praktik ini tidak boleh dianggap menghalangi badan lain seperti komite audit untuk melakukan penunjukan tersebut. Untuk meningkatkan akuntabilitas kepada pemegang saham, pemegang saham harus memiliki kemungkinan untuk berkomunikasi langsung dengan komite audit atau badan yang setara mengenai pengawasannya terhadap auditor eksternal, misalnya dengan pengungkapan, termasuk atas metodologi untuk menilai kinerja auditor, atau dengan mengikutsertakan komite audit atau auditor eksternal dalam rapat pemegang saham.
IV.E. Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan hemat biaya bagi pengguna informasi yang relevan.
Saluran penyebaran informasi sama pentingnya dengan isi informasi itu sendiri. Meskipun keterbukaan informasi biasanya diatur oleh undang-undang, pengarsipan dan akses terhadap informasi dapat menjadi hal yang rumit dan butuh biaya besar. Pengarsipan laporan statutori telah ditingkatkan secara signifikan di beberapa yurisdiksi melalui sistem pengarsipan dan pengambilan data secara elektronik. Beberapa yurisdiksi harus melangkah ke tahap berikutnya dengan cara mengintegrasikan berbagai sumber informasi perusahaan, termasuk arsip pemegang saham. Situs web perusahaan yang mudah diakses dan ramah pengguna juga memberikan peluang untuk meningkatkan penyebaran informasi, dan sebagian besar yurisdiksi kini mengharuskan atau merekomendasikan perusahaan untuk memiliki situs web yang menyediakan informasi relevan dan signifikan tentang perusahaan itu sendiri.
Ketentuan mengenai pengungkapan berkesinambungan yang mencakup pengungkapan berkala dan pengungkapan berkelanjutan atau terkini yang harus dilakukan secara ad hoc harus dipersyaratkan. Sehubungan dengan pengungkapan yang berkelanjutan/terkini, praktik yang baik adalah dengan mensyaratkan pengungkapan “segera” atas perkembangan material, baik berarti “sesegera mungkin” atau didefinisikan sebagai jumlah hari maksimum yang ditentukan. IOSCO Principles for Periodic Disclosure by Listed Entities menetapkan panduan untuk laporan berkala perusahaan yang memiliki efek yang terdaftar atau diperdagangkan di pasar yang diatur di mana investor ritel berpartisipasi. IOSCO Principles for Ongoing Disclosure and Material Development Reporting by Listed Entities menetapkan prinsip umum pengungkapan berkesinambungan dan pelaporan perkembangan material untuk perusahaan terdaftar.