Département des Affaires économiques

Presentasi tentang Penilaian terhadap Perekonomian Indonesia (in Bahasa)

 

Pidato dari Angel Gurría, Sekretaris-Jendral, OECD

 

Jakarta, 24 Juli 2008


Selamat Pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia.


Senang sekali dapat hadir di acara OECD mengenai Penilaian terhadap Perekonomian Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Mulyani Indrawati atas sambutan hangat dan dukungan dari beliau terhadap acara ini. Terima kasih juga khusus saya tujukan kepada Gubernur BI, Dr. Boediono, dimana kami telah berinteraksi secara dekat dan berhasil dengan baik dalam hal sebagian besar dari pekerjaan untuk mempersiapkan Penilaian terhadap Perekonomian.


Saya khususnya juga bangga menyajikan laporan ini, dikarenakan laporan ini merupakan hasil studi secara komprehensif yang pertama yang dilakukan oleh OECD mengenai perekonomian Indonesia, serta pengakuan terhadap pentingnya negara anda dalam tata letak perekonomian global. Indonesia merupakan perekonomian yang besar dengan populasi yang besar dengan jumlah mencapai hampir 230 juta jiwa; dimana di dalam wilayah OECD, hanya Amerika Serikatlah yang populasinya lebih banyak dari Indonesia! Indonesia juga merupakan Negara kepulauan yang terbesar di dunia, terbentang sekitar 4500 kilometer dari timur ke barat.  Indonesia juga memiliki kandungan sumber daya alam yang besar. Tentunya ukuran tidak saja menghasilkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, namun merupakan tantangan bagi para pembuat kebijakan. Kami memperhatikan kebutuhan untuk mengerti terhadap kekhususan ini secara serius dan telah melakukan yang terbaik untuk merefleksikannya dalam dialog kerja dan kebijakan dengan pejabat pemerintahan Indonesia.


Laporan ini tepat pada waktunya karena terkait dengan keputusan yang baru saja dikeluarkan oleh OECD untuk memperkuat kerjasamanya dengan beberapa negara-negara non anggota yang penting. Kami mengajukan pengembangan suatu hubungan khusus dengan apa yang kami  namakan “peningkatan keterlibatan” – dengan lima negara dengan kemungkinan untuk menjadi anggota organisasi. Indonesia bersama-sama dengan Brasil, Cina, India dan Afrika Selatan adalah salah satu dari negara-negara ini. Peningkatan Keterlibatan adalah suatu kerangka kerja untuk suatu hubungan yang lebih fokus, komprehensif dan saling menguntungkan dengan negara mitra yang dipilih, Peningkatan Keterlibatan juga lebih dari sekedar bekerjasama untuk meningkatkan perekonomian global yang berfungsi yang merupakan misi inti dari OECD.


Kami juga memperkuat hubungan kami dengan Asia Tenggara, sebagai regional yang menjadi kepentingan strategis yang diprioritaskan bagi Anggota-anggota OECD. Pada saat yang bersamaan, kami juga bekerja sama dengan lima negara lain yaitu Chili, Estonia, Israel, Rusia dan Solvenia untuk menjadi anggota penuh dalam waktu dekat.


Kinerja petumbuhan Indonesia membaik. PDB Indonesia tumbuh lebih dari 5,5% per tahun sejak tahun 2005, yang merupakan tingkat tertinggi sejak krisis Asia terjadi. Hal ini merupakan pencapaian yang besar. Namun, layaknya yang sering kami dapati pada Negara-negara Anggota kami, Indonesia malah dapat memiliki kinerja yang lebih baik. Laporan kami memperlihatkan bahwa tantangan kebijakan utama negara adalah untuk meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi dan untuk membuatnya tetap berlangsung dalam jangka panjang, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan (saat ini mencapai 16%) dan pengangguran (di atas 10%) secara cepat. Untuk memenuhi tantangan ini, upaya-upaya kebijakan dibutuhkan di beberapa domain. Laporan ini fokus pada dua dari upaya-upaya tersebut yaitu: lingkungan usaha dan pasar tenaga kerja.


Tidak diragukan lagi bahwa perekonomian makro yang stabil adalah penting bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Penilaian kami terhadap Indonesia adalah sangat positif dalam hal angka. Kebijakan fiskal telah dilaksanakan secara bertanggung jawab dan dengan cara yang sangat terdesentralisasi. Hutang publik telah berkurang dan ini menghasilkan ruang bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur, akumulasi modal sumber daya manusia dan perlindungan sosial.


Pejabat pemerintahan telah mengambil langkah berani untuk mengurangi beban subsidi bahan bakar pada anggaran belanja. Kami memuji usaha tersebut. Subsidi bahan bakar  sungguh sangat berat saat ini  yang dalam sejarahnya  berbiaya energi tinggi. Itu juga tidak efisien, karena itu menuntut sumber anggaran belanja yang langka yang sebenarnya dapat digunakan mendanai program-program promosi yang berkesinambungan, misalnya guna peningkatan  sumber daya manusia berikut pengembangan prasarananya. Dan itu juga tidak adil, karena ini tidak menguntungkan kelompok yang sudah rentan  yang seharusnya dilindungi. Berdasarkan perkiraan resmi, lebih kurang dua pertiga yang dikeluarkan untuk perminyakan setara dengan menguntungkan mereka yang yang tergolong 40% penduduk terkaya.


Laporan menganjurkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan pengenalan suatu mekanisme berbasis formula dalam menentukan harga minyak lokal. Ini akan memungkinkan perubahan harga minyak menjadi transparan dan tidak terbebani politik. Ini juga akan merupakan penyelamat kebijaksanaan fiskal terhadap fluktuasi harga energi Selain itu juga akan memberi peluang anggaran belanja dapat membiayai kebijakan-kebijakan kompensasi bagi kelompok-kelompok yang sangat beresiko kehilangan pendapatan pada saat harga minyak melambung.


Sekarang saya akan berbicara tentang peraturan moneter.  Kunci pesan dari OECD adalah bahwa semua usaha harus digerakkan guna memperkokoh kredibilitas sistim pemerintahan. Bank-bank sentral diseluruh dunia sekarang harus bisa mengatasi peningkatan inflasi, penting sehubungan dengan melonjaknya harga pangan dan energi. Bank sentral harus mencari jalan keluar dengan meningkatkan nilai suku bunga dengan memperhatikan perkembangan kedepan ketika perkiraan inflasi memburuk. Hal ini penting guna membujuk peserta pasar bahwa sistim pemerintahan kredibel dan guna menekankan komitmen bank sentral dalam menekan inflasi.


Kembali kepada isu struktural,  kita membuktikan bahwa sektor swasta dapat berperan sebagai pelopor dalam pertumbuhan proses. Tapi ini baru akan terjadi apabila lingkungan usaha meningkat dan hambatan para pengusaha dihapuskan. Undang-undang Investasi tahun 2007  membuat peraturan investasi  lebih transparan dan menjamin perlakuan sama bagi investasi domestik maupun asing. Namun batasan-batasan kepemilikan masih ada bagi investasi asing di banyak sektor, termasuk transportasi dan telekomunikasi. Hal ini membuat Investasi Asing Langsung Indonesia semakin terbatas dibanding di kebanyakan negara-negara OECD. Hal ini yang sebagian besar menjadi alasan mengapa rasio Investasi Asing Langsung Indonesia terhadap PDB merupakan yang terendah di Asia Tenggara. Oleh karenanya kami berpikir bahwa adalah merupakan ide yang bagus untuk meliberalisasi batasan-batasan kepemilikan asing untuk meningkatkan investasi asing di sektor-sektor yang mengalami hambatan. Komite Investasi OECD siap untuk bekerjasama dengan anda untuk mencapai kemajuan di bidang yang penting.


Kami juga melihat potensi pelunasan hutang yang besar dengan meliberalisasi  monopoli badan usaha milik negara, khususnya di industri-industri jaringan kunci. Ini akan membuka kesempatan bagi sektor swasta dan membantu menyelesaikan hambatan-hambatan infrastruktur. Indonesia memiliki beberapa indikator pembangunan infrastruktur yang terlemah di Asia Tenggara. Walaupun deregulasi telah dibuat akhir-akhir ini namun pemerintah masih merupakan pemain utama dalam beberapa sektor, termasuk manufaktur, bank dan asuransi, transportasi dan distribusi ritel. Disini sekali lagi, OECD dapat mendukung upaya-upaya pemerintah dengan membagi beberapa praktek-praktek yang baik dalam reformasi regulasi.
Liberalisasi lebih lanjut hanya akan membawa investasi lebih banyak dan menurunkan harga bagi  para konsumen apabila terdapat kerangka kerja regulasi yang efektif yang menggabungkan liberalisasi harga dan kepesertaan yang mudah dengan regulator independen yang dapat melindungi hak-hak konsumen.
Laporan kami juga menganalisa masalah-masalah ketenagakerjaan. Dalam bidang ini  OECD memberikan arahan liberalisasi bersamaan dengan perlindungan sosial yang kuat bagi yang membutuhkan.  Peraturan perundangan ketenagakerjaan Indonesia cukup kaku dibandingkan dengan kebanyakan negara-negara OECD, dan bahkan lebih lagi jika dibandingkan regional yang setara. Akan saya beri beberapa contoh: Prosedur pemberhentian tenaga kerja sarat akan birokrasi bagi tenaga kerja dengan kontrak reguler.  Terdapat larangan bagi tenaga kerja sementara dan penggunaan kontrak jangka waktu tetap. Dan pembayaran pesangon dan kompensasi jangka panjang sangat mahal bagi pengusaha. Upah minimum juga tinggi berkaitan dengan upah rata-rata di Indonesia, apalagi jika dibandingkan dengan kebanyakan negara-negara OECD.


Masalah utama dari kode ketenagakerjaan yang terbatas adalah hal ini lebih memberatkan tenaga kerja yang rentan dan bukannya melindungi mereka. Ini menyulitkan kelompok-kelompok pekerja tertentu seperti anak-anak muda dan yang berpendidikan rendah, untuk dipekerjakan kembali segera setelah mereka kehilangan pekerjaan. Bersamaan dengan relatif tingginya tingkat upah minimum, hal ini membuat para pengusaha enggan untuk mempekerjakan mereka secara formal yang sebaliknya menghambat pengembangan aktivitas produksi untuk jangka panjang. Sebagai akibatnya pengangguran lebih condong menjadi lebih tinggi dan terjadi secara terus menerus dan tenaga kerja informal menjadi semakin banyak. Sulit untuk secara akurat mengukur derajat informal, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari tenaga kerja dapat dianggap sebagai tenaga kerja informal di Indonesia.


Upaya-upaya kebijakan harus fokus kepada pengembangan perlindungan sosial yang efektif sambil membuat kode ketenagakerjaan yang lebih fleksibel. Salah satu pilihannya adalah memperkuat program jaminan sosial yang formal. Indonesia sudah memiliki Jamsostek yang menyediakan pensiun bagi usia lanjut serta asuransi kesehatan, tetapi kepesertaan disini sangat terbatas kepada tenaga-tenaga  kerja di sektor formal yang sangat sedikit seperti yang kita lihat. Kami membuktikan kepesertaan dapat diperluas kepada tenaga kerja yang berusaha sendiri  dan tenaga kerja di perusahaan skala kecil secara sukarela.  Pilihan lain untuk jangka menengah adalah dengan menggantikan pemecatan yang terjadi dan keharusan untuk memberikan pesangon dengan asuransi bagi pengangguran.


Pada setiap kasus, penjaminan oleh asuransi sosial bagi pengangguran akan menarik bagi tenaga kerja jika mereka yakin akan nilai dari keuntungan perlindungan sosial. Afiliasi juga bergantung pada kesanggupan dari kontribusi yang bisa saja merupakan hambatan bagi para individu dengan pendapatan rendah. Merancang insentif yang tepat bagi tenaga kerja untuk bergabung sama pentingnya dengan meyakinkan bahwa program tersebut adalah kredibel, terjangkau dan  - apabila perlu – sehat secara keuangan.


Indonesia memiliki sejumlah jaringan sosial yang dibantu oleh pemerintah yang bisa lebih diperkuat. Ini termasuk pengalihan penghasilan yang ditargetkan dan yang berbasis masyarakat kepada individu miskin. Program ini dianggap akan berhasil dengan baik. Namun melihat kedepan , persyaratan bagi keuntungan dapat ditingkatkan  dalam program pengalihan penghasilan yang ada (Program Keluarga Harapan).

 

Pengalaman internasional terutama di Amerika Latin dimana kebanyakan program ini dirintis, memperlihatkan bahwa persyaratan yang paling efektif untuk menerima pengalihan penghasilan berkaitan dengan kehadiran di sekolah dan pemanfaatan perawatan kesehatan yang bersifat mencegah. Dengan cara ini, individu yang beresiko dapat terlindungi untuk jangka panjang dan pada saat yang sama dilengkapi dengan keahlian minimum yang diperlukan untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan.

Sebagai penutup, dapat saya katakan terdapat banyak titik temu pemikiran diantara kita dalam banyak bidang kebijakan. Ini merupakan suatu dasar yang baik untuk memperdalam dan memperluas dialog kebijakan antara Indonesia dan OECD. Namun kebijakan yang baik hanya bisa menghasilkan apabila dilaksanakan dengan baik. Kita mengerti - dan tidak meremehkan – cakupan hambatan kapasitas yang dapat merusak kebijakan yang baik. Oleh karenanya laporan kami juga membuktikan bahwa upaya seharusnya tidak dikecualikan dalam meningkatkan kapasitas pelaksanaan di semua tingkat pemerintahan, dan koordinasi di antara mereka, bidang-bidang dimana kami juga siap untuk berbagi pengalaman dari Anggota-anggota OECD. 


Saya yakin bahwa Penilaian tentang Perekonomian yang pertama ini akan diikuti oleh beberapa laporan lainnya dan saya mengharapkan kerjasama yang lebih erat antara Indonesia dan OECD.

Saya dan kolega mengharapkan pertanyaan dan komentar dari anda.

Terima kasih banyak dan selamat siang! [Thank you very much and good luck]

 

Related Documents

 

Official visit of the Secretary-General to Indonesia (Jakarta, 24-26 July 2008)

 

Also Available

Countries list

  • Afghanistan
  • Afrique du Sud
  • Albanie
  • Algérie
  • Allemagne
  • Andorre
  • Angola
  • Anguilla
  • Antigua-et-Barbuda
  • Antilles Néerlandaises
  • Arabie Saoudite
  • Argentine
  • Arménie
  • Aruba
  • Australie
  • Autorité Nationale Palestinienne
  • Autriche
  • Azerbaïdjan
  • Bahamas
  • Bahreïn
  • Bangladesh
  • Barbade
  • Belgique
  • Belize
  • Bermudes
  • Bhoutan
  • Bolivie
  • Bosnie-Herzégovine
  • Botswana
  • Brunéi Darussalam
  • Brésil
  • Bulgarie
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Bélarus
  • Bénin
  • Cambodge
  • Cameroun
  • Canada
  • Cap-Vert
  • Caïmanes, Îles
  • Centrafricaine, République
  • Chili
  • Chine (République populaire de)
  • Chypre
  • Colombie
  • Comores
  • Congo, La République Démocratique du
  • Corée
  • Corée, République Populaire Démocratique de
  • Costa Rica
  • Croatie
  • Cuba
  • Côte D'ivoire
  • Danemark
  • Djibouti
  • Dominicaine, République
  • Dominique
  • Egypte
  • El Salvador
  • Emirats Arabes Unis
  • Equateur
  • Erythrée
  • Espagne
  • Estonie
  • Etats Fédérés de Micronésie
  • Etats-Unis
  • Ethiopie
  • ex-République yougouslave de Macédoine (ERYM)
  • Fidji
  • Finlande
  • France
  • Gabon
  • Gambie
  • Ghana
  • Gibraltar
  • Grenade
  • Groenland
  • Grèce
  • Guatemala
  • Guernesey
  • Guinée Équatoriale
  • Guinée-Bissau
  • Guinéee
  • Guyana
  • Guyane Française
  • Géorgie
  • Haïti
  • Honduras
  • Hong Kong, Chine
  • Hongrie
  • Ile de Man
  • Ile Maurice
  • Iles Cook
  • Iles Féroé
  • Iles Marshall
  • Iles Vierges Britanniques
  • Iles Vierges des États-Unis
  • Inde
  • Indonésie
  • Iraq
  • Irlande
  • Islande
  • Israël
  • Italie
  • Jamaïque
  • Japon
  • Jersey
  • Jordanie
  • Kazakstan
  • Kenya
  • Kirghizistan
  • Kiribati
  • Koweït
  • l'Union européenne
  • Lao, République Démocratique Populaire
  • le Taipei chinois
  • Lesotho
  • Lettonie
  • Liban
  • Libye
  • Libéria
  • Liechtenstein
  • Lituanie
  • Luxembourg
  • Macao
  • Madagascar
  • Malaisie
  • Malawi
  • Maldives
  • Mali
  • Malte
  • Maroc
  • Mauritanie
  • Mayotte
  • Mexique
  • Moldova
  • Monaco
  • Mongolie
  • Montserrat
  • Monténégro
  • Mozambique
  • Myanmar
  • Namibie
  • Nauru
  • Nicaragua
  • Niger
  • Nigéria
  • Nioué
  • Norvège
  • Nouvelle-Zélande
  • Népal
  • Oman
  • Ouganda
  • Ouzbékistan
  • Pakistan
  • Palaos
  • Panama
  • Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • Paraguay
  • Pays-Bas
  • Philippines
  • Pologne
  • Porto Rico
  • Portugal
  • Pérou
  • Qatar
  • Roumanie
  • Royaume-Uni
  • Russie, Fédération de
  • Rwanda
  • République du Congo
  • République Islamique d' Iran
  • République Tchèque
  • Sahara Occidental
  • Saint-Kitts-et-Nevis
  • Saint-Marin
  • Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • Sainte-Hélène
  • Sainte-Lucie
  • Salomon, Îles
  • Samoa
  • Sao Tomé-et-Principe
  • Serbie
  • Serbie et Monténégro (avant juin 2006)
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Singapour
  • Slovaquie
  • Slovénie
  • Somalie
  • Soudan
  • Soudan du Sud
  • Sri Lanka
  • Suisse
  • Suriname
  • Suède
  • Swaziland
  • Syrienne, République Arabe
  • Sénégal
  • Tadjikistan
  • Tanzanie
  • Tchad
  • Thaïlande
  • Timor-Leste (Timor Oriental)
  • Togo
  • Tokelau
  • Tonga
  • Trinité-et-Tobago
  • Tunisie
  • Turkménistan
  • Turks et Caïques, Îles
  • Turquie
  • Tuvalu
  • Ukraine
  • Uruguay
  • Vanuatu
  • Venezuela
  • Viêt Nam
  • Wallis et Futuna
  • Yémen
  • Zambie
  • Zimbabwe
  • Topics list